DPR HARAPKAN DATA NELAYAN YANG RIIL

04-04-2011 / KOMISI VII

Setelah melihat kondisi dilapangan, ternyata data-data yang ada saat ini masih terbatas dan kebanyakan datanya masih tumpang tindih. Hal tersebut dinyatakan oleh Daryatmo Mardiyanto  (F-PDIP) saat melakukankunjungan spesifik ke Unit SPBN Bonang dan Unit SPDN Wedung, Jum’at (1/4).

 “Data yang ada sekarang ini saja, masih belum jelas, sehingga kita belum dapat menghitung secara riil solar yang dibutuhkan oleh para nelayan perbulannya, lain halnya jika data dilapangan sudah jelas, kita hanya tinggal meminta pertamina untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, Kalau sekarang kan kita masih mengira-ngira saja,”tegasnya.

Daryatmo menginginkan agar data yang ada di setiap SPBN maupun SPDN itu jelas dan riil, agar terlihat kebutuhan perbulannya untuk masing-masing SPBN ataupun SPDN. Dan untuk pemenuhan data ini kami mengharapkan adanya bantuan dari para pengelola SPDN maupun SPBN masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina, Jailani Sutomo yamg ikut dalam rombongan Kunjungan Spesifik itu menyatakan, Pihaknya yaitu PT. Pertamina menginginkan agar para nelayan selalu mendapatkan pelayanan yang sempurna.

“Kami tentunya mengharapkan, para nelayan mendapatkan pelayanan yang sempurna. Dan intinya adalah ada pada Jumlah data dari nelayan, yang selama ini masih terjadi kesimpangsiuran data. Data yang kami terima selama ini mengalami perbedaan baik data dari daerah, data dari HNSI, maupun data dari pusat, yakni dari Kementrian Kelautan,”terangnya.

Menurut Walikota Cirebon, Subardi data-data tersebut sebenarnya bisa dicocokkan antara data di pemerintah daerah setempat, data DPRD setempat, dan data menurut (Biro Pusat Statistik) BPS daerah setempat. “Agar data tersebut cukup akurat dan memenuhi kebutuhan, karena kebetulan kemarin secara nasional telah dilaksanakan sensus ekonomi,”pungkasnya.(ra)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...